Kab. Karanganyar — Bupati Karanganyar Juliyatmono didampingi Sekertaris Daerah Sutarno Pimpin Kick Off Meeting Perencanaan Kabupaten Karanganyar 2023 di Ballroom Hotel Laras Asri Kabupaten Salatiga pada Rabu (6 – 7 /12/2021).
Dalam acara tersebut, Bupati Juliyatmono mengatakan perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, diantaranya pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.
“Rencana kerja pemerintah merupakan penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten yang mengacu pada rencana kerja pemerintah daerah provinsi dan rencana kerja yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, priotitas pembangunan daerah, rencana kerja serta pendanaannya,” ungkap Bupati Herdiat. Selain itu Bupati Juliyatmono menuturkan bahwa acara ini diharapkan dapat menyamakan persepsi dari semua elemen pemerintahan dalam memahami bagaimana implementasinya secara teknis dalam penyusunan dokumen perencanaan.
“Arah kebijakan pembangunan jangka menengah pada tahun keempat sebagaimana tertuang pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karanganyar 2019-2024, yaitu memantapkan pengembangan ekonomi secara luas dan menyeluruh dengan memperkuat sinergitas dengan desa yang di dukung dengan investasi yang terus tumbuh dan berkembang untuk mencapai keunggulan dan daya saing daerah,” papar Karanganyar.

Bupati Juliyatmono melanjutkan, meskipun di tahun anggaran 2020 dan 2021 baik pemerintah pusat dan daerah banyak menitik beratkan pada penanggulangan pandemi sehingga berpengaruh terhadap penggunaan alokasi anggaran pembangunan, namun harus tetap percaya dan optimis pembangunan dalam rencana tahunan dan lima tahunan dapat tercapai.
Sementara itu Sekretaris Daerah Kabupaten Karanganyar Sutarno dalam laporan acara kegiatan mengatakan, Kick Off Meeting Perencanaan Kabupaten Karanganyar 2023 ini mengacu pada Undang-undang No 25 tahun 2004 tentang Sistem perencanaan pembangunan Nasional dan Permendagri No.86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.
“Maksud diadakannya untuk menginformasikan agenda pembangunan yang akan dilaksanakan di tahun 2023 serta arah kebijakan dalam penyusunan rancangan awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) dan rancangan awal Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah tahun 2023,” singkat Tatang. (*FAU)